Program keluarga harapan merupakan upaya pemerintah memberikan pelindungan sosial kepada masyarakat pra sejahtera dan merupakan cikal bakal pembangunan sistim pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial.Pemerintah Kota Padang menyambut baik Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan Daerah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak berkecukupan di wilayah Kota Padang.
Hal ini dikatakan Wali Kota Padang H.Mahyeldi Ansharullah saat membuka rapat Koordinasi Komplementaritas PKH kota Padang di Gedung Pramuka Katib Sulaiman, Selasa (10/3/2020)Selanjutnya, Mahyeldi menjelaskan, melalui program keluarga harapan sebagai bantuan non tunai bersyarat akan membantu masyarakat penerima manfaat untuk memberikan pelayanan lebih kepada anak di bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial.
Program keluarga harapan ini dapat dijadikan sebagai akses dalam memanfaatkan pelayanan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi temasuk menghilangkan kesenjangan sosial serta keterasingan sosial selama ini melekat kepada masyarakat miskin.Ia mengatakan, pada tahun 2014 program keluarga harapan di Kota Padang masuk pada triwulan ke empat dengan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 5.116, tersebar di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Seiring perkembangan kebijakan perluasan jangakauan penerima manfaat sehingga berjumlah 10.435 keluarga penerima manfaat (KPM).
Pada tahun 2017 dalam rangka perluasan cakupan penerima manfaat untuk tahun 2018 mencapai 10 juta KPM secara Nasional. Maka Kota Padang mendapat tambahan KPM sebanyak 9753 KPM. Sehingga total KPM pada tahun 2018 berjumlah 20.554 KPM. Pada saat ini KPM kota Padang berjumlah 18.134 KPM. Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Kota Padang dikelola sebanyak 82 pendamping, 3 operaror PKH, 2 orang pendamping Kota dan 1 oang koordinator Kota, "Ujar Mahyeldi.
Salah satu keberhasilan PKH adalah tergraduasinya KPM PKH sebagai penerima manfaat secara mandiri dengan keinginan sendiri karena sudah mampu secara ekonomi, namun demikian masih sangat kecil KPM menyatakan keluar dari PKH. Sehingga yang sudah Graduasi tahun 2014 sampai tahun 2020 sebanyak 2.420 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk tahun 2019 KPM yang tergraduasi secara madiri sebanyak 542 KPM di 11 Kecamatan, tutur Mahyeldi
.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriadi melaporkan, tujuan dilaksanakan rapat Koordinasi komplentaritas Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengkoordinasikan pelaksanaan program keluarga harapan tahun 2020 kepada seluruh kecamatan di Kota Padang serta memperkenalkan secara umum organisasi perangkat Daerah terkait PKH sebagai mitra nantinya.Bentuk dukungan Pemerintah Kota Padang untuk menunjang pelaksanaan program PKH secara bertahap. Untuk kelancaran tugas SDM PKH diberikan kendaraan operasional sepeda motor sebangak 25 unit pada akhir tahun 2019. Pada tahun 2020 ditambah lagi sebayak 25 unit sepeda motor.
Program PKH ini adalah program gontoroyong seluruh KPM PKH harus menerima bantuan sosial lainnya. Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang diharapkan kepada OPD seperi Dinas Pendidikan dengan program Indonesia pintar, DKK program Indonesia Sehat, Dinas Kelautan dan Perikanan bantuan kelompok usaha bersama, Dinas Koperasi dan UMKM pelatihan wirausaha pemula, Sedangkan Dinas PRKP dan pertanahan, Pertanian program bantuan rumah tidak layak huni, Tenaga Kerja dan Perindustrian program latihan keterampilan ini terkait memprioritaskan komplementasi program PKH, Sebut Afpriadi.
Rumah yang memang penerima manfaat melalui PKH atau dari Dinas Sosial dipasang stiker sehingga jelas dan masyarakatpun tahu. Sehingga masyarakat bisa memberikan masukan apa interpensi yang harus dilakukan dan beberapa lama keluar dari data kemiskinan terpadu dan inilah kita harapkan. Kemudian masyarakat juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah Kota Padang untuk program, jelas Afriadi. (w/FP Padang)
Tags:
Padang