BUMK 2018, Masyarakat Lawe Kulok Butuh Pupuk Kades Beli Mobil Bus

Realitakini.com-Aceh Tenggara.

Masyarakat Desa Lawe Kulok Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara kecewa.

Lantaran, dana BUMK yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), oleh Kepala Desa (Kades) Maricon Nababan, di gunakan untuk pembelian satu unit mini bus.

Padahal, masyarakat sangat berharap dana tersebut bisa memperdayakan ekonomi melalui pengadaan pupuk dan lainnya. Namun, harapan harapan masyarakat Desa Lawe Kulok punah.

"Kami sangat kecewa, karena dana BUMK dialihkan untuk membeli mobil mini bus oleh Kades. Padahal, hampir 100% mata pencarian masyarakat adalah  petani", ungkap warga, Rabu (05/02/2020).

Mereka mengatakan, sebelumnya pada musyawarah Dusun hingga tingkat Desa, telah di usulkan kalau dana BUMK Tahun 2018 tersebut, untuk pengadaan pupuk, karena selama ini di Aceh Tenggara kekurangan pupuk urea subsidi.

Terpisah, Sekretaris Desa Lawe Kulok Alafsyah Raja Gukguk membenarkan, bahwa Dana BUMK tahun 2018 sebesar 240 juta tersebut, oleh Kades di gunakan untuk membeli mobil mini bus seharga 204 juta, dengan alasan atas ijin Direktur BUMK dan persetujuan masyarakat.

Ia mengaku, terkait SK Pelaksana Kerja (PK) tidak ada diterbitkan oleh Kepala Desa, "PK tersebut hanya formalitas saja", ujar Alafsyah.

Menanggapi hal ini, Ketua LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) Junaidi mengatakan, terkait dana BUMK yang di belanjakan Kades untuk membeli mobil mini bus itu, sama dengan membunuh modal BUMK.

"Berapa hasil mobil tersebut dalam setahun?, Coba kalau dana tersebut di pergunakan sesuai dengan usulan, di pastikan dapat membantu waga petani dan pekebun dalam meningkatkan hasil produksi pertaniannya", kata Junaidi.

Selain itu, juga dapat memperdayakan ekonomi masyarakat Desa Lawe Kulok, ujar Junaidi kepada wartawan, di Kantor Sekretariat KPK-N Desa Pulonas Baru Jln. Pasar Baru No 86.

Dengan demikian, ia minta penegak hukum agar memanggil Kades Lawe Kulok untuk di lakukan pemeriksaan terhadap pembelian mobil mini bus yang menggunakan Dana BUMK. Apakah ini persetujuan masyarakat atau tidak dan berapa harga mobil tersebut serta apa dasar Kades mengelola uang BUMK tersebut. (Pardi)