MUSRENBANG NAGARI SIMPURUIK TAHUN 2021

Realitakini.com- TANAH DATAR
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari Simpuruik RKP Tahun 2021 di aula Kantor Walinagari Rabu (22/01/2021).Hadir dalam Musrembang RKP Tahun 2021  Nagari Simpuruik, Staff Ahli bupati dr. Ermon Ravlin dan Tim Musrenbang kabupaten, Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, SE, Anggota DPRD Azwar Rabain dari Fraksi Gerindra, Nurhamdi Sahari dari Fraksi Demokrat, zulvahutri dari fraksi Gerindra, Camat Sungai Tarab Afrizal,SE, Kapolsek, Dandramil, Walinagari Simpuruik H. Tamzil, serta elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannnya Wali Nagari Simpuruik H. Tamzil  mengucapkan berterimakasih dengan kehadiran anggota DPRD Tanah Datar, dan kepada semua unsur yang telah hadir pada musrenbang nagari Simpuruik.

Beliau mengatakan Musrenbang merupakan agenda atau kegiatan tahunan untuk membahas usulan prioritas nagari." Musrenbang nagari adalah pembahasan program untuk tahun 2021, dan sebelumnya sudah dilaksanakan Pramusrenbang," kata walinagari.Sementara itu Wakil ketua DPRD Tanah Datar mengatakan kondisi APBD Sangat memprihatinkan, karena berada diangka Defisit.

"Secara PAD kabupaten/ kota memang paling besar, namun kondisi APBD sangat memprihatinkan karena berada diangka defisit yaitu 128 M, kalau pada tahun 2019 lalu defisit cuma 83 M, sekarang menjadi 128 M, karena kegiatan yang tidak ada pada tahun 2019 dilaksanakan pada tahun 2020 seperti, pilkada hampir 50 M, pelaksanaan dan pemberian hadiah PORProp 10 M,  serta BPJS," kata Anton Yondra.

Beliau juga mengatakan untuk itu banyak kegiatan dipending dulu karena keuangan APBD yang mengalami defisit. karena pilkada hukumnya wajib dilaksanakan. Sementara itu Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Azwar Rabain mengatakan Nagari Simpuruk sudah memperoleh penghargaan sebagai Juara II pelayanan publik dari Pemerintah dan itu harus disandingkan dengan penilaian masyarakat," Harus disandingkan antara penilaian pemerintah dan masyarakat jangan sampai beda dalam penilaiannya," kata Azwar Rabain.

Dan Nurhamdi Sahari dari partai Demokrat mengatakan Dana BK BK merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus prosesnya jelas, "karena proses itu berasal dari masukan masukan dari masyarakat tentang pembangunan akan dibuat saat anggota DPRD melakukan reses, hasil reses akan di Paripurnakan di DPRD, dan dimasukan ke RKP Nagari, " kata Nurhamdi Sahari. Sementara itu anggota DPRD dari Fraksi Gerindra dari komisi bidang ekonomi Zulvahutri memperkenalkan dirinya sebagai Anggota DPRD yang baru menjabat berasal.dari Dapil 1V. dan berharap adanya suatu hubungan antara masyarakat dengan dirinya sebagai wakil rakyat.

"Anggota DPRD menerima dan menampung dari bawah dan dibawa ke tingkat kabupaten lalu diturunkan kembali, yaitu berupa pembangunan yang sesuai dengan usulan tersebut, anggota DPRD adalah sebagai jembatan untuk memperjuangkan pembangunan nagari, harapan kita semua suksesnya pembangunan dinagari," kata Zulvahutri.

Staff ahli bupati dr Ermon Ravlin mengatakan musrenbang tahun 2020 sama dengan tahun 2019, sistem dan dan ketentuan tidak beruba, Secara perencanaan teknis sudah duduk dinagari sebelumnya, dengan melaksanakan pramusrenbang dan hari ini adalah sebagai legalitas kalau semuah sudah menyepakatinya," kata Ermon Ravlin. (M)


Post a Comment

Previous Post Next Post