Beberapa perwakilan pedagang, Kaki lima mendatangi kantor DPRD kota Padang Senin (30/12/2019),Mereka menntut meminta Pemko mendengarkan aspirasinya.
Pedagang juga menuntut agar Pemko Padang melalui Dinas Pasar tidak merelokasi dan melakukan penggusuran para pedagang membawa spanduk dan atribut dengan bermacam tulisan seperti "Kami ikut menyumbang PAD" dan "Hasnah terlalu kejam". Pedagang menolak penggusuran yang dilakukan Dinas Pasar pada tempat mereka berjualan di sepanjang Jalan Sandang Pangan Pertam para pedangang di biarkan masuk kedalam halam gedung DPRD Padang . mereka mengelar aksi di diatas trotoar di depan kantor DPRD kota Padang.
setelah ketua DPRD Syarial Kani dan beberapa orang anggota DPRD menyuruh masuk kehalaman DPRD, maka mereka pun (pedagang red) menggelar aksi damai dengan duduk tertib di halaman DPRD. Aparat Polresta Padang juga berjaga-jaga di sekitar gedung dewan.
Dalam aksi damai tersebut mereka menyuarakan,"Tolong dengar kami, jelek-jelek begini, PKL juga memberikan PAD kepada pemko. Jangan hanya membunuh pedagang, kami juga punya keluarga," kata Korlap aksi Sulaimon Riza.
Sulaimon dalam orasinya juga menyampaikan, PKL hanya perlu ditata bukan digusur. Ada UU yang mengatur penataan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan di sarana milik pemerintah.
Ketua IPK, Ramli disela-sela aksi menuturkan sikap pemerintah untuk tetap merelokasi PKL adalah bentuk arogansinya yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil seperti PKL. "Para pedagang tidak diberi ruang berdialog dengan Dinas Pasar. Setiap penggusuran, pedagang dihadapan dengan aparat keamanan yakni polisi dan tentara," kata Ramli (w)
Tags:
DPRD Padang