Realitakini.com –Padang
Isu kondisi daerah Sumatera Barat yang sering dilanda bencana alam banjir dan longsor dan isu global era revolusi industri four point zero (4.0) menjadi salah satu isu perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Barat 2005-2025 dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) saat ini. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada pembukaan Musrenbang perobahan RPJPD Sumatera Barat 2005-2025, Senin (2/12/2019).
Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan, kenapa perubahan RPJPD sumatera Barat ini dilakukan karena ada perkembangan pembangunan yang dinamis sesuai kemajuan dan tututan zaman. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir Sumbar hampir selalu dilanda bencana alam banjir dan lonsor yang membuat dana APBD tidak mencukupi.
" Saat ini kita ketahui kebijakan presiden mengambil anak muda sebagai menteri pendidikan dan adanya sebagai staf presiden dari kalangan melinial, ini tidak lain karena tuntutan perkembangan zaman, teknologi informasi, melinial dan four point zero. 4.0, kebijakan ini juga menjadi perhatian kita bersama dalam meletakan kebijakan memajukan pembangunan Sumbar yang maju dan dinamis", ungkapnya
Gubernur juga menyampaikan, perlunya dilakukan perubahan RPJPD walaupun hanya sampai tahun 2025 ini semua menjadi dasar pembentukan RPJMD untuk Sumatera Barat 2021-2026 serta juga berkaitan dengan para calon kepala daerah guna menyusun visi dan misi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tahun 2020.
"Perubahan RPJPD Sumbar 2005-2025 akan menjadi acuan bagi calon kepala yang ikut dalam pilkada 2020. Kita tahu pilkada 2020 Sumatera Barat ada 13 kabupaten/kota, plus Gubernur dan Wakil Gubernur. RPJPD yang juga mengacu pada RPJP Nasional, begitu juga RPJPD Sumbar menjadi acuan bagi RPJPD Kabupaten/Kota termasuk dalam menetapkan RPJMD, ada tuntutan bagi kepala daerah terpilih wajib menetapkan RPJMD dalam waktu 6 bulan nantinya", ujar Irwan.
Irwan juga mengatakan penyelenggaraan musrenbang perubahan RPJPD Sumbar 2005-2025 ini melibatkan banyak unsur, forkopimda, bupati/walikota, unsur masyarakat MUI, LKAAM, LSM, kalangan usaha, perguruan tinggi, instansi vertikal, OPD dilingkungan pemprov. Sumatera Barat.
" Saat ini kita telah mencapai berbagai capaian kinerja, hal kemajuan dan itu semua merupakan kerja kita bersama. Pemprov Sumbar memberikan apresiasi atas kinerja ini dalam memajukan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat", ungkapnya.(r/w)
Tags:
Sumbar