Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Samapaikan Nota Pengantar RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Realitakini.com-Padang

Dalam pembahasan RAPBD tahun 2020, DPRD dan pemerintah daerah perlu mensinergikan program kegiatan dan distribusi anggaran untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD 2020 dan RPJMD,” kata Supardi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi dalam rapat paripurna Selasa (29/10/2019).  Di sidang utama  DPRD sumbar 

.Pemerintah provinsi untuk mensinergikan usulan program kegiatan dan distribusi anggaran dengan target kinerja pembangunan daerah. Sumber – sumber penerimaan daerah harus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.ujarnya 

Hal itu diingatkan Supardi membuka rapat paripurna penyampaian nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, Nota pengantar RAPBD 20120 disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit.

Dia mengungkapkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2020, diproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp6,412 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp6,642 triliun lebih.

“Proyeksi pendapatan daerah tersebut masih bersifat tentatif, tergantung proyeksi DAU dan DAK dari APBN,” ujarnya.

Lebih jauh menurut Supardi, dalam rangka konsistensi perencanaan penyusunan anggaran, maka program kegiatan dan pagu anggaran harus sesuai dengan KUA PPAS serta Rencana Kebutuhan Belanja Modal Daerah (RKBMD) yang telah disusun.Selain itu, pada saat pembahasan, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati untuk mendalami kembali proyeksi penerimaan daerah.

“Oleh sebab itu, dalam pembahasan RAPBD nanti, perlu mengoptimalkan sumber – sumber penerimaan daerah agar dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah,” tandasnya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, menyampaikan nota pengantar RAPBD 2020 mengharapkan, pembahasan dapat berjalan opptimal dan tepat waktu. Sehingga, APBD 2020 dapat ditetapkan lebih awal untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. (w/ts)