Realitakini.com Padang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020 yang di sampaikan oleh pemko padang disetujui Enam Fraksi di DPRD Kota Padang menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang sebagaimana disampaikan Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul pada Rapat Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kota Padang, Safrial Kani, Senin (14/10/2019) di ruang sidang utama DPRD Kota Padang
Ketua Pansus RPJMD Asrizal menyampaikan laporan gabungan hasil pembahasan dan setelah itu dilanjutkan oleh Rafdi dari Fraksi PKS serta menyampaikan pendapat akhir fraksinya.Rafdi mengatakan, “sebanyak 23 sungai besar dan kecil melewati 11 kecamatan di Kota Padang. Diselaraskan dengan rencana pemerintah pusat, Kemacetan yang belum tertangani dengan baik, bahkan lebih rumit sehingga perlu penataan transportasi 5 tahun ke depan,” katanya.Selanjutnya, masih kata Rafdi, penuntasan kemiskinan harus didasarkan basis data terpadu, mendorong 500 kelas baru untuk pendidikan. Untuk bidang kesehatan perlu sarana dan prasarana kesehata
“Mendorong kampung tematik dan diiringi dengan pariwisata dan budaya yang tertata apik. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Diperlukan e-database tehknologi informasi termasuk tentang RPJMD ini setelah disahkan,”ujar Rafdi. Selanjutnya, Budi Syahrial dari Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat akhir fraksinya, RPJMD harus dirumuskan secara terukur dan transparan agar kesejahteraan rakyat bisa terwujud, selaras dengan visi dan misi Walikota Padang.
“Laju pembangunan infrastruktur masih lambat dan angka kemiskinan tertinggi di Sumbar masih menjadi masalah di Padang disamping masalah kesehatan,” urai Budi. Tantangan lain menurut Fraksi Gerindra, akses terhadap jalan dengan kondisi yang baik agar ada efisiensi anggaran. Kritik terhadap layanan kesehatan perlu diperhatikan. Dalam hal ekonomi kreatif, perlu informasi yang terbuka dalam pelayanan masyarakat.Murikhwan dari Fraksi Persatuan, Berkarya dan NasDem menyampaikan pendapat akhir menjadi komitmen kedua lembaga dengan RPJMD ini bisa bertekat mewujudkan Kota dengan masyarakat yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata, serta unggul dan berdaya saing.
Sementara itu, Dan Waruwu dari Fraksi PDIP dan Golkar menyampaikan pemasukan dari pendapatan asli daerah agar realistis dalam menetapkan target. Agar janji politis dievaluasi pencapaiannya seperti pembangunan youth centre, bagaimana konsepnya dan data harus mampu mengukur pencapaiannya.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Azwar Siry mengatakan, “Banyak hal yang dapat kami peroleh dalam pemaparan dan penjelasan dari Kepala Bappeda tersebut yang bisa menjadi bahan penyempurnaan RPJMD Kota Padang kedepan diantaranya penyusunan anggaran, pola penyusunan RPJMD, pencapaian target PAD, pemenuhan janji politik Walikota waktu kampanye, dan lain lain yg menyangkut kaedah kaedah perencanaan yg lebih sempurna,” ujarnya. Terakhir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Irawati juga menyampaikan agar program yang mengedepankan wisata halal, bersih serta penuh dengan keramahan perlu segera diwujudkan. Untuk itu, ia berharap, setiap OPD yang ada dapat mendukung secara langsung dalam mewujudkan program yang dimaksud.(W/a)