Realitakini.com- Sumbar
Puluhan karyawan PT Pos Regional II Padang yang tergabung pada Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi di depan kantor pos regional II, rabu (23/10/2019).Karena tidak mendapat tanggapan, puluhan karyawan tersebut memutuskan untuk menyampaikan aspirasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar
Kedatangan para demontran di sambut oleh komisi II Nurfirman Wansyah ,Bidiman ,Hj Yunisra Syahiran ,S.Pd di ruangan khusus II DPRD sumbar Aksi hari ini dilatarbelakangi karena terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi. "Kami telah melakukan mediasi, negosiasi dengan manajamen namun tidak ada tindak lanjut yang seharusnya," ungkap.salah seorang kordinator demo
Ada 3 tuntutan yang ingin disampaikan oleh karyawan PT Pos yang tergabung dalam SPPI ini yakninya, usut tuntas kasus kecurangan di PT pos Indonesia, tegakkan keadilan netralitas manajemen terhadap pekerja dan yang terakhir copot segera Kepala regional II Padang.Ia berharap aspirasi dari karyawan bisa diterima dewan DPRD dan dilanjutkan ke pemerintah. "Semoga tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap karyawan PT Pos Indonesia," harapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar akan memanggil manajemen PT Pos Regional 2 Padang terkait pengaduan sejumlah karyawan PT Pos Regional II Padang.
"Kami akan melakukan pemanggilan kepada kepala PT Pos regional II Padang setelah mendapatkan pengaduan secara tertulis dari karyawan PT Pos Regional II Padang yang tergabung dalam serikat pekerja pos Indonesia," ungkap Nurfirman wansyah komisi II DPRD "Kita harus berkomunikasi dengan pihak manajemen terlebih dahulu, apa yang penyebabnya," ungkapnya.
Lebih lanjut Nurfirmansyah mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh karyawan PT Pos Regional 2 Padang ini berjalan baik dan sebagai mana mestinya."Semoga ini bisa menjadi contoh pada yang lain bagaimana memberikan aspirasi," ungkapnya.Karyawan PT Pos Regional 2 yang tergabung dalam serikat pekerja pos Indonesia ini menuntut 3 hal. Salah satunya adalah mencopot kepala regional II yang dinilai sudah tidak amanah.
Andi Siswanto salah satu peserta aksi mengatakan bahwa kondisi PT Pos berada di jurang kehancuran. "4 Tahun terakhir kami tidak mendapatkan hak yang sama, tidak ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat seperti karyawan BUMN lainnya," ungkapnya saat mediasi dengan DPRD Sumbar.
Andi juga mengatakan adanya diskriminasi terhadap karyawan, pemutusan pekerjaan setelah 3 tahun, dan keluhan lainnya. "Ia berharap aspirasi hari ini bisa disuarakan kepada pimpinan di republik ini sehingga PT Pos Regional II Padang bisa bekerja tanpa diskriminasi," harapnya.(Wt)
Tags:
Parlemen