Pelantikan wakil rakyat DPRD Sumbar ini diwarnai aksi demo oleh Aliansi BEM se-Sumbar. Aksi demo berlangsung di depan kantor DPRD Sumbar. Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut integritas dan komitmen bekerja untuk kepentingan rakyat, transparan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan, memberikan pembuktian realisasi kerja setiap 3 bulan sekali, Menggunakan anggaran secara efektif.
Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa mahasiswa, BEM sembar Wahyu Pratama mengatakan, dalam momentum pelantikan DPRD Sumbar, para mahasiswa menginginkan para wakil rakyat serius dalam menjalankan tugasnya.
Selanjutnya, para mahasiswa juga mendesak tegas pemerintah untuk menjalankan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, mendesak pemerintah untuk menjalankan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan.
Selain itu para demonstran menginginkan pemerintah daerah menyelesaikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat di antaranya,
Peraturan Daerah Tentang LGBT, Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi, Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Daerah Tentang Provinsi Layak Anak , Peraturan Daerah Tentang Lahan Abadi dan Peraturan Daerah Tentang BUMD Energi.
"Kami menuntut para wakil rakyat menyelesaikan tugas yang telah terbengkalai, contohnya Perda LGBT, Perda itu sudah lama dibahas namun belum juga terealisasikan dan disahkan, selain itu Perda kawasan anti rokok, Perda itu belum juga terealisasikann serta masih ada Perda yang belum diterapkan" paparnya.
Mahasiswa STKIP Adzkia itu merasa Anggota DPRD periode sebelumnya masih belum menyelesaikan tugasnya. "Kami menunut para anggota DPRD yang dilantik hari ini untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan," tuturnya (Wt )
Tags:
Parlemen