Tanah Datar Raih Dua Penghargaan pelayanan Ramah Anak Tingkat Nasional Tahun 2019

Realitakini.com Batusangkar 

Kabupaten Tanah Datar berhasil mengukir lagi prestasi dengan menggondol 2 (dua) penghargaan sekaligus dalam acara Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019 di Ballroom Four Point by Sheraton Makasar selasa malam 23/07/2019.

Penggargaan di serahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise kepada Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi adalah bentuk penghargaan yang di berikan oleh kementerian PPA kepada propinsi, kabupaten/kota, Institusi sebagai bentuk apresiasi pemenuhan hak anak.

Tanah Datar di tetapkan sebagai kabupaten layak anak peringkat Madya dan Puskesmas Lima Kaum I sebagai puskesmas dengan pelayanan ramah anak tingkat nasional tahun 2019.

Usai menerima penghargaan Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT di mana Tanah Datar masih tetap mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya dan berharap tahun depan meningkat menjadi Peringkat Nindya serta untuk pertama kalinya untuk kategori puskesmas mendapat penghargaan serupa.

“Saya akan coba susun bersama rekan-rekan dari Dinas Sosial dan stake holder yang ada langkah-langkah menuju ke sana, ini bukan hanya sekedar penghargaan tetapi betul-betul kita inginkan Tanah Datar menjadi kabupaten yang ramah anak secara menyeluruh, hak anak dapat kita diberikan dengan baik,” ungkap Irdinansyah.

Pemerintah daerah akan mengaturnya melalui peraturan bupati untuk memberikan penghargaan kepada masing-masing nagari sebagai nagari ramah anak sehingga nantinya akan ada 75 nagari di Tanah Datar yang layak anak, begitu juga forum anak, sekolah, tempat ibadah, puskesmas dan pelayanan umum akan dikembangkan menjadi tempat yang ramah anak.

“Ini tidak hanya tugas pemerintah daerah, tetapi tugas kita semua memberikan hak-hak anak sebagai anak bangsa sekaligus putra-putri kita semua yang akan menjadi cikal bakal penerus perjuangan kita di masa depan. Salah satunya kita butuh dukungan dan peran aktif ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu PKK,” sampai Bupati lagi.

Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar Ny. Emi Irdinansyah yang turut mendampingi mengatakan “Sesuai tugas yang ada, PKK akan mendukung penuh program yang sudah ditetapkan bupati Tanah Datar. PKK yang sudah terstruktur sampai ke nagari berharap kepada PKK nagari dan kecamatan memiliki fasilitas layak anak, ini sudah dimulai kantor kecamatan sudah punya sudut baca yang bisa meningkatkan pengetahuan anak,” sebut Ny. Emi.

“Ke depan, kita juga berharap rumah sakit dan fasilitas umum lainnya dengan dukungan pemerintah daerah menyediakan fasilitas bermain anak dan sudut baca sehingga ketika anak yang dibawa ibunya saat berurusan dapat terjaga dengan baik serta pengetahuannya bertambah. Kita juga bersyukur Puskesmas Lima Kaum I sudah berhasil meraih penghargaan dan berharap puskesmas-puskesmas lain mengikuti jejak baik ini,” tutur Ny. Emi lagi.

Sementara itu Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yuhardi bersama Kadis Kesehatan dr. Yesrita Zedrianis turut menjelaskan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

“Semenjak tahun 2015 Tanah Datar sudah menginisiasi,  baru dapat penghargaan pada tahun 2017 pada peringkat Pratama selanjutnya tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi Madya, dan sesuai arahan bupati tahun depan kita bertekad terus meningkat menjadi peringkat Nindya,” jelas "Yuhardi yang di dampingi oleh Kabid PPKPA Sumsum Horda, Kasi Pemenuhan Hak Anak Bulqis dan Admin Evaluasi KLA Tanah Datar Riska.

"kita sudah deklarasikan kecamatan dan nagari layak anak bersama Bupati dan di hadiri Forkompinda, seluruh camat dan walinagari,  juga telah diberikan pelatihan konvensi hak anak terhadap sekolah negeri yang ada di Tanah Datar dan serta ada inovasi layanan website e-pelita mas yang bisa diakses oleh 14 kecamatan dan 75 nagari yang menampung pelaporan kekerasan pada anak yang terjadi di daerahnya,” jelas Yuhardi. (H/M)