Realitakini.com -Padang
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Kerja dengan mitra kerja dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)Jua'at 5/4/2019. di ruang kusus 2 DPRD sumbar . Hadir pada kesempatan itu dinas pendidikan sumbar, dinas kesehatan Sumbar, dinas Pariwisata Sumbar, Dispora Sumbar. BPM Sumbar, dinas Arsip Perpustakaan, dan dinas Sosial Sumbar serta beberapa biro di sekretariat provinsi.
Rapat Kerja tersebut merupakan salah satu bagian dari pengawasan komisi V DPRD dalam rangka mengevaluasi bidang tugas penyelenggaraan pemerintahan untuk mendapatkan solusi untuk perbaikan ke depan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi Hidayat, S.sos,MM bersama Sekretaris Komisi Aristo Munandar, anggota komisi mendalami berbagai hal terkait kendala yang dihadapi OPD mitra kerja. Tujuannya adalah agar OPD tersebut bisa melaksanakan tugas sesuai kewenangan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
“Rapat kerja ini merupakan bagian dari bentuk pengawasan DPRD melalaui Komisi V dalam rangka memantau penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pada OPD mitra kerja, mengkaji kelemahan dan kendala untuk evaluasi sehingga mendapatkan solusi perbaikan,” ujar Hidayat
Dalam rapat tersebut, beberapa hal mendasar yang menjadi pertanyaan dari anggota Komisi V adalah tentang silpa dinas pendidikan Sumbar dan rendahnya kunjungan wisata domestic ke daerah Sumbar. Anggota Komisi V juga mempertanyakan juga tentang pelaksanaan Tds sebagai agenda Pariwsata Sumbar agar dapat menggenjot Wisata ke ranah Minang.
Anggota Komisi V Rahayu Purwanti mempertanyakan kesiapan pelaksaan Tds 2019 agar dapat menjadi ivent yang mampu menggenjot wisata karena biaya ivent ini sangat besar. Terkait hal itu, Kepala dinas pariwisata Provinsi Sumatera Barat Oni Yulfian menyatakan siap untuk mengsukseskan TDS 2019 sebagai agenda rutin dan menurunnya kunjungan wisman dan lokal karena harga tiket dan banyaknya kawasan wisata didaerah lain yang lebih menarik.
“Jadi untuk pendataan jumlah wisman dan local perlu dilakukan pendataan secara online melalui biro-biro perjalanan dan wisata baik lokal dan luar negeri,” ujarnya.
Menanggapi silpa dinas pendidikan Sumbar, kepala dinas propinsi sumbar yang diwakili oleh salah seorang kepala bidang menyampaikan bahwa silfa tesebut sudah mulai terencana dan terkendali karena tahun 2017 saja silfa dinas pendidikan sampai 200 milyar, dan untuk tahun 2018 hanya 83 milyar. Angka tersebut harus diperecil karena kelebihan silpa, dana silpa harus dikembalikan ke pusat,” saran Hidayat Aristo Munandar menyampaikan masalah kasus stunting masih tingi di Sumatera Barat, sehingga perlu penanganan serius dari dinas kesehatan dengan meningkatkan pemantauan dan sosialisasi gizi yang baik ditengah masyarakat. Kepala Dinkes Sumbar,
Merry Yuliesday mengatakan, kasus stunting memang terjadi karena banyak faktor. Setelah dilakukan penimbangan terhadap bayi empat kali selama setahun. Berdasarkan data terbaru dari Kota Pariaman, Pasaman dan Pasaman Barat dapat disimpulkan bahwa tidak satu pun tinggi balita yang ditimbang memenuhi standar yang ditetapkan WHO. “Namun hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor lain. Kami mesti lihat juga kasus stunting itu terjadi di nagari mana saja, ekonomi dan budayanya Share This Share It Tweet Share It Share It Pin It Related Posts (Wt/Js)
Tags:
Parlemen