Anggota Komisi III DPRD Kota Padang lainnya, Syafarudin sangat mendukung pembangunan halte Trans Padang di Bypass. Namun demikian, ia meminta kepada Pemko Padang merangkul semua pihak, agar mereka mengetahui dan ikut partisipasinya ada. “Jangan pembangunan dilaksanakan, namun sosialisasi ke masyarakat kurang,” sebut nya Wismar Pandjaitan juga . Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, meminta pembangunan 80 halte Trans Padang jalur Bypass harus dikaji secara matang. Hal ini dimaksudkan agar pengoperasian Trans Padang pada koridor IV (Bypass Bukit Putus-Bypass Anak Aia) terealisasi dengan baik.
“Jangan hanya wacana belaka saja, sebab masyarakat tak butuh itu, yang diperlukannya realisasinya,” ujar Wismar, Kamis (28/3). Ia menilai, pembangunan halte di sepanjang Bypass sudah sejak 2017 lalu di rencanakan. Namun hal ini belum juga terwujud hingga awal 2019. Ia menganggap Pemko tidak serius dalam merealisasikan rencana tersebut.
“Jika memang ingin membangun, benahi apa yang perlu diselesaikan, agar kendala saat pengerjaan tak ditemui dan proses pembangunan berjalan lancar,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Padang ini.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Padang, Mailinda Rose meminta kepada Wali Kota Padang melakukan pengawasan di lapangan terkait pembangunan halte tersebut. Jangan sampai pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada instansi berwenang, namun tak dikontrol. Kemudian terangnya, terkait lahan, jika terkena milik masyarakat sekitar, perhitungannya harus diselesaikan dengan jelas. Supaya tidak terjadi keributan dan warga tidak merasa dirugikan.
“Kepemilikan tanah dan transaksi pembayaran harus pasti siapa penerimanya,” ucap Rose yang maju ke DPRD Sumbar dapil I pada pemilu 2019 ini.(Wt* /fs)