Realitakini.com-Surabaya
Disela-sela
kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) BNPB se Indonesia di Jatim Expo
Surabaya, Jawa Timur, Minggu( 3/2/2019). Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan
,”Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manando
merencanakan akan melakukan Pertemuan dengan Bupati Walikota se Sumatera Barat
pada tanggal 6 Februari 2019, di Padang.
Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit
menyampaikan, pertemuan itu nanti juga akan membahasan berbagai hal tentang
menyiapkan kesiap siagaan masyatakat terhadap resiko bencana alam dan juga
meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana.
Kita tahu Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di
Indonesia.
Berbagai Isu bencana, banjir,
longsor, gempa dan tsunami termasuk soal megathrust mentawai dan beberapa kali
gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Ka BNPB tersebut. Sebagai tuan
rumah tentu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dan
Kabupaten /Kota perlu menyiapkan acara dengan baik, harapnya.
Wagub juga menyampaikan,”
kemungkinan Kepala BNPB juga akan mengunjungi kepulauan Mentawai. Untuk melihat
kondisi kesiap siagaan sistem dan masyarakat terhadap bencana di daerah ini.
Kita amat berharap kedepan pak Doni dapat memberikan perhatian terhadap
berbagai hal mendukung sarana dan prasaba kesiap siagaan bencana, apakah itu
tentang pembangunan shekter, peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat
terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat, ujarnya penuh
harap.
Rakor BNPB diresmikan dengan
dipukulnya kentongan oleh Presiden Jokowi dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo
secara resmi Rakornas BNPB 2019 resmi dibuka dengan tema : Kita Jaga Alam,
Alam Jaga Kita. Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan ada 6 (enam) arahan
presiden Joko Widodo saat pembukaan Rakonas, pertama, berkaitan dengan
perencanaan rancangan pembangunan di daerah.
Sebagai negara yang berada di dalam
garis cincin api, maka setiap rancangan pembangunan hendaknya dilandaskan pada
aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Kedua, melibatan akademisi dan
pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis potensi
bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana. Hal ini harus dilakukan
secara masif sehingga dapat memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi, serta
mengurangi dampak bencana.
Dan mensosialisasikannya kepada
masyarakat disekitar lokasi tersebut dengan baik. Ketiga, meminta jajaran di
daerah untuk siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana
terjadi di suatu daerah, gubernur harus bertindak sebagai komandan satuan tugas
darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan
membantu kerja komandan satgas darurat itu. Keempat, Indonesia harus bisa
membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu.
Dengan bantuan para pakar, daerah
dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan
kehadiran sistem peringatan tersebut. Presiden memerintahkan Kepala BNPB Letnan
Jenderal Doni Monardo mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait
agar sistem peringatan dini segera terwujud. Kelima, menginstruksikan agar
segera dilakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi
ini bisa dilakukan di masyarakat, sekolah, maupun lewat pemuka agama. Keenam,
agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur
untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling
bawah. Dengan demikian, masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.
Doni Monardo mengatakan BNPB memang setiap
tahunnya rutin menggelar rakornas untuk sinkronisasi program, penyamaan
persepsi dan gerak langkah penanganan bencana antara pusat dan daerah.
"Tujuan Rakornas ini untuk menyamakan visi, misi dan gerak langkah dalam
menghadapi bencana. Melihat tren kejadian, frekuensi tren bencana cenderung
meningkat.
Dilihat dari jumlah korban jiwa
meninggal, kejadian bencana tahun lalu menjadi momentum untuk penguatan
penanggulangan bencana dan keterlibatan aktif dan masif dari semua pihak,"
ujar Doni Acara ini dihadiri oleh ribuan peserta dan tamu undangan mulai dari
gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD
se-Indonesia, hingga para Kapolda.(Dv/z/Hms.)
Tags:
Nasional