Realiatakini.Com-Padang
DPRD Sumbar menimta Pemerintah Povinsi (Pemprov) Sumbar agar mengambil langkah cepat untuk jadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2020. Keinginan Sumbar jadi tuan rumah MTQ 2020 diharapkan tak hanya jadi angan-angan, seperti gagalnya Sumbar jadi tuan rumah PON 2024.
Hal tersebut di ungkapkan komisi V DPRD Sumbar dlama Rapat Paripurna Pengambilan keputusan dan Penetapan Peraturan Daerah dan APBD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Ir. Hendra Irwan Rahim, MM pada Jumat (24/8). Paripurna ini dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit Dikatakan Hendra Irwan Rahim perkembangan APBD tahun 2018 tidak sesuai dengan asumsi dan terdapatnya sisa lebih perhitungan anggaran pada Rapat Paripurna yang lalu.
Dikatakan Rancangan KUPA- PPAS tahun 2018 , terdapat Peningkatan proyeksi pwenerimaan daerah sebesar Rp 271.097.274.808 dan peningkatan alokasi untuk belanja daerah sebesar 207.667,274.808,77. Dikatakan Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar mengapresiasi pada komisi komisi dan Badan Anggaran dan TAPD yang melaksanakan tugas dengan baik , ungkap Hendra. Dikatakan Ketua DPRD Sumbar, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan dalam KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2018 sebesar 6.456.585.944.900 atau meningkat dari proyeksi yang ditetapkan pada APBD tahun 2018. Dikatakan tambahan pendapan daerah tersebut bersumber dari peningkatan penerimaan pembiayaan daera (SILPA) sebesar Rp 266.398.094.208,77.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan kebijakan ini belum diambil karena saat itu Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar belum ditempat sehingga terjadi pengembalian rancangan KUA-PPAS Sedangkan adanya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapan dan penerimaan pembiayaan daerah maka alokasi untuk belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 207.179.820.837 dari alokasi yang disediakan pada APBD 2018.
"Kita sudah duduk bersama baik Gubernur, Ketua DPRD Sumbar bersama ketua fraksi dan menyepakati rancangan KUA PPAS,' katanya.
Nasrul Abit mengatakan program-program yang diusulkan tetap sama dengan yang diusulkan beberapa waktu yang lalu. Untuk nilai yang terlalu besar tentu akan dilakukan rasionalisasi anggaran.(wt)
Tags:
Parlemen