Cara efektif mewujudkan kesejahteraan adalah dengan penyelenggara otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela - sela upacara peringatan Hari Otonomi Darerah ke XXII tahun 2018, ditingkat Pemprov. Sumbar, Rabu (25/4/2018). Bukittinggi
Hadir dalam kesempatan itu, Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Forkopimda, Kepala OPD dilingkungan Pemprov. Sumbar dan OPD Bukittinggi.Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis didasari oleh aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau pun kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraan otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, ungkap Nasrul Abit.
Penyelenggaraan otonomi daerah sudah berjalan XXII tahun ini telah memberikan kontribusi yang baik dalam memberikan pelayanan publik dan sekaligus membangun pemerataan pembangunan daerah. Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, dengan rasa percaya diri penduduk 261 juta jiwa yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau terus terpadu bahu membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan guna mewujudkan kejayaan.
Wagub Nasrul Abit juga menambahkan penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjado syarat utama terwujudnya tujuan otonomi daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing, kreatifitas, swrta inovasi mengandalkan khas daerah
.
Namun jika prinsip-prinsil ini diabaikan maka penyelenggara otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian penting dari proses demokrasi, karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan menyeluruh dan berimbang.Tidak bisa dipungkiri selama 22 tahun implementasi otonomi daerah, banyak hal positif antara lain pembangunan sarana dan prasarana semakin mengeliat sesuai potensi daerah dengan akurasi yang tinggi serta mengakomudir keinginan masyarakat.
Otonomi daerah telah banyak mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif juga demokratis lewat pemilihan kepala daerah, ujar Nasrul Abit.(Pna/wt)
Tags:
Bukittinggi