Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim memimpin rapat paripurna istimewa penyerahan LHP terhadap LKPD tahun 2017 menegaskan, perolehan opini WTP t hendaknya menjadikan kualitas penyelenggaraan keuangan daerah semakin meningkat. “Opini yang diraih ini menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi untuk kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi,” tegasnya..
. "Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi tercepat dalam memberikan laporan keuangan di Indonesia dan lebih cepat satu bulan dari jadwal yang ditetapkan. Ini sesuatu komitmen yang luar biasa. Juga perlu kami sampaikan, bahwa ini adalah tahun ketiga BPK RI melakukan audit akuntansi berbasis acrual, alhamdulillah Provinsi Sumbar telah melaksanakannya dengan baik dan mengungguli provinsi lain dalam penyelenggarannya" puji Isma Yatun anggota V BPK RI pada Paripurna Istimewa DPRD Prov Sumbar Kamis, (19/4)
Lebih lanjut Hendra mengingatkan, meskipun LHP bukan untuk mencari kesalahan pengelolaan keuangan oleh BPK namun bisa menjadi dasar bagi penegak hukum. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan BPK hendaknya segera ditindaklanjuti sesuai rentang waktu yang diberikan yaitu 60 hari kerja sejak LHP disampaikan
Anggota V BPK RI Isma Yatun mengumumkan di bahwa Provinsi Sumatera Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2017.
Pada kesempatan ini Isma Yatun memberikan apresiasi yang setinggi2nya atas keberhasilan Pemprov meraih WTP 6 (enam) kali berturut-turut. Disamping itu, Isma Yatun mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Sumbar yang telah memberikan laporan keuangan tercepat dibandingkan provinsi lain di Indonesia
Menurut Isma Yatun, opini WTP tidak serta merta menutup kemungkinan masih ada temuan dan itu harus ditindaklanjuti segera.Kewajaran dalam laporan, namun tidak menjamin adanya kesalahan dalam pelaksanaan anggarannya.Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno terkait permasalahan dalam keuangan daerah yang ditemukan dan menjadi rekomendasi BPK, sebagian diantaranya sudah dituntaskan.
“Rekomendasi BPK akan menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi. Sebagian diantaranya sudah ditindaklanjuti dan sesuai dengan waktu yang diberikan, akan menyampaikan jawaban dan penjelasan kepada BPK Pada Kesempatan ini Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno menyatakan bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh SKPD Provinsi Sumbar yang telah bekerja dengan baik dan selalu berpedoman kepada aturan yang ada.
Gubernur Sumbar ini sangat bersyukur atas perolehan opini WTP enam kali berturut-turut. Ini merupakan buah komitmen kami bersama, baik eksekutif maupun legislatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Kami akan segera menindaklanjuti semua temuan dan saran atau rekomendasi dari BPK RI. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD sebagai lembaga pengawas, BPK RI yang telah memberikan pembinaan berbasis acrual, serta semua fihak, sehingga opini WTP dapat diraih selama enam kali berturut-turut dan mudah-mudahan bisa untuk yang je tujuh kali" ungkap Irwan Prayitno . (wt)
Tags:
Parlemen