Realitakini.com Padang
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengatakan ,”Dari evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2017, pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan sehingga beberapa target kinerja pembangunan daerah belum dapat diwujudkan secara maksimal.
Hal ini sampaikannya Henra saat memimpin Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Penyerahan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Tehadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2017, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (27/4).
Lebih lanju t Ia mengatakan Terhadapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah baik tentu perlu diapresiasi dan mendapat dukungan,” kata Hendra Irwan Rahim.Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan. Sehingga beberapa target kinerja pembangunan daerah belum dapat diwujudkan secara maksimal.Kelemahan karena kinerja yang belum memuaskan ini tentunya harus dikoreksi demi perbaikan ke depan,” ucapnya.
Disebutkan Hendra Irwan Rahim, berdasarkan kajian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa permasalahan utama yang mendapat perhatian dan koreksi. Empat item kritikan dan koreksi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2017 yang hendaknya menjadi perhatian.
“Pertama adalah, masih lemahnya perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Kelemahan ini ditunjukkan dengan masih adanya kegiatan yang tidak sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, serta program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” katanya.Permasalahan kedua adalah, lanjut Hendra Irwan Rahim, mengenai pengawasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Agar Gubernur meningkatkan lagi pengawasan, sehingga hambatan dan permasalahan terkait pelaksanaan program kegiatan dapat diantisipasi lebih dini. Selanjutnya yang menjadi catatan adalah sinkronisasi program kegiatan antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten dan kota serta antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
.
“Sinkronisasi program kegiatan masih lemah dan perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga pembangunan yang dibiayai APBD bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Hendra Irwan Rahim seraya mengingatkan Gubernur.
Hendra Irwan Rahim menambahkan, catatan yang diberikan DPRD melalui rekomendasi, hendaknya ditindaklanjuti oleh Gubernur bersama perangkatnya. Dengan demikian, permasalahan dan kelemahan yang masih ditemui saat ini tidak terulang lagi ke depannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hendra Irwan Rahim menegaskan, substansi dari rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Rekomendasi adalah sebagai bentuk evaluasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah yang dilakukan dengan objektif dengan tujuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi semakin baik. (Wt /S)
Tags:
Parlemen