Banjir kini menjadi momok tersendiri bagi warga Kota Padang. Pasalnya, setiap hujan bercurah tinggi datang, alamat kota ini akan kebanjiran. Anggota DPRD Kota Padang pun menyorot kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam pengentasan banjir.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif menegaskan, pernyataan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah terkait penanganan banjir akan tuntas secara maksimal pada 2018 dan 2019 nanti jangan hanya sekedar iming-iming menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang.
“Saya kira itu sah-sah saja disampaikannya jika kajian atau hitung-hitungan tepat dan jelas adanya bersama dinas terkait. Namun jangan hanya karena akan memasuki pilkada, pemko iming-imingi persoalan banjir ini segera selesai. Ini kan tidak benar,” tegasnya, Kamis, 5 Oktober 2017.
Ia melihat, persoalan banjir memang harus menjadi prioritas bagi Pemko Padang kedepannya untuk dituntaskan bersama instansi terkait. Agar masyarakat yang sering menjadi korban tidak resah ketika hujan melanda kawasan tersebut.Namun begitu, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang ini menilai penanganan banjir sudah mulai berangsur-angsur dilakukan pemko melalui dinas terkait. Ini dibuktikan dengan adanya perbaikan, pembuatan saluran drainase ataupun gorong-gorong tempat mengalirnya air di beberapa kawasan yang dianggap rawan banjir.
“Tapi, itu semua tentu tidak cukup sampai di sana. Pemko harus bisa membuat Tempat Pembuangan Air (TPA) dengan skala besar. Dan ini tidak cukup dengan anggaran APBD Padang saja, namun harus ada dana dari pihak lainnya,” tegas Ketua IPSI Kota Padang ini.
Ia meminta Pemko agar dapat mengakali anggaran untuk penanganan banjir ini, baik melalui provinsi ataupun ke Kementerian. Ini dilakukan agar masalah ini tidak berlarut-larut dan program lainnya dapat dimulai Pemko Padang pengerjaannya.
“Kami sebagai pimpinan di komisi III bersama rekan-rekan lainnya, siap duduk bersama dan membantu Pembangunan Padang mencarikan anggaran ke provinsi ataupun ke Kementerian,” cakapnya. (Jkn*/Wt)
Tags:
Parlemen