MrJazsohanisharma
Baca Post Terbaru Wako Dan Wawako Pariaman Berikan Bingkisan Saat Mengunjungi Pos Pengamanan Idul Fitri 1446 H   Baca Post Terbaru Untuk Membahas Sinkronisasi Program Pemerintah Provinsi Dan Daerah Wako Dan Wawako Pariaman Hadiri Open House Di Istana Gubernur Sumbar    Baca Post Terbaru Yota Balad : “Piaman Barayo 2025, “Mari Ramaikan Rayakan Kemenangan, Rayakan Kebersamaan   Baca Post Terbaru Yota Balad Gelar Open House Idul Fitri1 Syawal 1446 H / 2025 M Dan Sambut Para Tamu Yang Datang Dengan Bahagianya    Baca Post Terbaru Yota Balad Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Masyarakat Di Halaman Balaikota Pariaman Setelah Melaksanakan Salat Idul Fitri    Baca Post Terbaru Wali Kota Pariaman Yota Balad :Malam Idul Fitri, Malam Takbiran, Berarti Manusia Kembali Kepada Kesucian Yakni Bagaikan Bayi Yang Baru Lahir   Baca Post Terbaru Wali Kota Pariaman Yota Balad Tinjau Langsung Rumah Warganya Yang Kebakaran Sekaligus Menyerahkan Bantuan,    Baca Post Terbaru Pemprov Sumbar Tetapkan Halaman Kantor Gubernur Sebagai Lokasi Paksanaan Salat Idul Fitri 1446 H   Baca Post Terbaru Kepala Bappeda Sumbar Tepis Tudingan Pembangunan Mandeg Dengan Sederet Data Capaian Keberhasilan   Baca Post Terbaru Walikota Bukittinggi Gelar Buka Bersama Dengan Insan Pers Se Kota Bukittinggi    Baca Post Terbaru Dukung Paslon MODE, Mhd Maradongan Nst: Pasaman Butuh Pemimpin Yang Punya Jaringan Ke Pusat    Baca Post Terbaru DLH Agam, Implementasikan Sedekah Sampah.   Baca Post Terbaru Menhub Apresiasi Langkah Strategis Kakorlantas, Arus Mudik Hingga H-4 Lebaran Terkendali   Baca Post Terbaru BHR Dianggap Tidak Layak, LMP Kepri Soroti Pelaku Usaha Aplikator Online Batam   Baca Post Terbaru HWK Kota Blitar Berbagi Takjil Gratis dan Gelar Buka Puasa Bersama   Baca Post Terbaru Ketua MarkasDaerah Laskar Merah Putih Kepri, Iwan Kei Angkat Bicara Terkait Penimbunan DAS Di Permata Baloi Di pertanyakan   Baca Post Terbaru Sebuah Program Tidak Mungkin Dapat Dicapai Tanpa Adanya Dukungan Dari Seluruh Elemen Masyarakat   Baca Post Terbaru Tunjukkan Perhatian Terhadap Koperasi dan UMKM, Khairuddin Simanjuntak sosialisasikan Perda Nomor 16 Tahun 2019   Baca Post Terbaru Jelang Hari Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Nagari Durian Tinggi BLT-DD Kepada 54 KPM   Baca Post Terbaru Perkuat Sinergitas Polres Pasaman dan Pemuda Untuk Menjaga Keamanan PSU Pilkada 2025  

“Ironis “Gaji guru tidak tetap Di Sumbar Rp 200

Realitakini.com- Sumbar
Kalangan DPRD Sumatera Barat, meminta pemerintah provinsi setempat memperhatikan kesejahteraan guru tidak tetap yang bertugas di daerah itu karena sebagian dari mereka mendapatkan gaji yang tidak layak.

"Jumlah guru tidak tetap ini lebih banyak dari guru yang berstatus sebagai pegawai negeri dan keberadaan mereka sangat membantu sistem pendidikan yang telah ada," kata anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Saidal Masfiyudin di Padang, Jumat Menurutnya para guru tidak tetap ini hanya bergaji sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan.

"Apalagi saat ini kewenangan sekolah SMA dan SMK berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar. Kami minta mereka untuk melakukan pendataan terhadap seluruh guru tidak tetap," ujarnya. Kemudian pemerintah melalui Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap guru-guru itu, apakah mereka memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan sekolah.Apabila tidak memenuhi standar yang ada sebaiknya jangan dipekerjakan dan bagi mereka yang memiliki kompetensi bagus agar di kontrak.Selanjutnya pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk gaji mereka sesuai kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut.Ia mencontohkan para guru itu disebut sebagai guru sukarela yang dibayar oleh pemerintah melalui peraturan daerah.

"Misalnya setiap guru akan menerima sebesar Rp45 ribu setiap satu jam mengajar di kelas, jam tersebut tentu disesuaikan dengan jam mengajar guru tetap/pegawai negeri di sekolah. Apabila jam mengajar mereka banyak tentu uang yang mereka dapat akan mencukupi kebutuhan mereka," jelasnya.

Langkah ini merupakan salah satu cara untuk memajukan pendidikan di daerah itu sehingga para guru tidak tetap yang memiliki kompetensi baik akan mendapatkan kesejahteraan yang baik pula.Sementara anggota DPRD Sumatera Barat lainnya Hidayat menyampaikan agar pemerintah daerah meminta kepada pemerintah pusat untuk mencabut moratorium penerimaan pegawai negeri tenaga kependidikan karena saat ini terjadi ketimpangan komposisi tenaga pengajar tidak tetap dengan pegawai negeri tenaga pendidik.

"Saat ini tercatat jumlah SMA dan SMK serta SLB di Sumatera Barat sebanyak 664 unit yang terdiri dari sekolah negeri maupun swasta. Hal ini harus segera diperbaiki agar pendidikan kita dapat lebih baik," katanya. (*Ant/wt)
Previous Post Next Post