Komisi II DPRD Kota Padang laksanakan hearing bersama Bapenda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Pertamina, PT. Semen Padang, Bank Nagari dan PDAM Kota Padang tentang Pendistribusian Energi Baru Terbarukan di Kota Padang, Senin kemarin.
Hearing itu langsung di pimpin Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti. Dalam hearing itu banyak persoalan yang menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Padang kepada mitra kerjanya tersebut.Miswar Djambak dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kontribusi PT Semen Padang, apa lagi setelah berdirinya Pabrik Indarung VI.
Pertanyaan tajam juga diberikan Masrul Rajo Intan terkait pendistribusian gas murah bersubsidi kepada masyarakat. Menurutnya, pendistribusiannya harus tepat sasaran dan menyentuh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yulisman dalam kesempatan itu juga meminta Pertamina untuk menertibkan SPBU yang terkesan nakal dalam operasionalnya.
Sekretaris Dinas Perdagangan, Jasman menjawab pernyataan Yulisman, ia menegaskan, pihaknya baru-baru ini langsung menangkap tangan ulah SPBU nakal.
"Baru-baru ini, saya menangkap tangan pengisian BBM dengan jerigen di salah satu SPBU di Bandar Buat. Sampai sekarang mobilnya masih saya tahan di kantor Dinas Perdagangan. Kami minta Pertamina betul-betul mengawasi dengan ketat SPBU yang ada," katanya.
Jasman bahkan mendesak Pertamina memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU nakal tersebut. Sebab, soal perizinannya dikeluarkan Pertamina, bukan Pemerintah Kota Padang."Kami hanya ingin BBM itu tepat sasaran kepada rakyat, "pungakasnya.Informasi yang diperoleh dari sekretariat DPRD Padang, Komisi II DPRD Padang usai heariang langsung melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) terhitung 17 hongga 21 Oktober 2017, terkait Pendistribusian Energi Baru Terbarukan , ke Kementerian ESDM, Jakarta, DPRD Kota Surabaya dan ke DPRD Kota Bogor (02/wt)
Tags:
Parlemen