Haji Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Kota Padang menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang. Bahkan, ia berupaya penolakan itu juga dilakukan fraksinya, (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan )
"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan berupaya agar Fraksi PPP menolak ini. Dalam pembahasan, saya mempertanyakan dana penambahan tersebut. Ternyata dana itu diminta penambahan untuk kegiatan da'i tersebut," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini.29/9/2017
Ia mengaku, sebagai anggota dewan dirinya tidak mungkin meloloskan permintaan dana tambahan tersebut. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi.
"Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Tapi semua kita lihat lagi dalam pembahasan APBD-P ini," pungkasnya.
Apalagi, pelaksanaan kegiatan Pertemuan Dai Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Dai Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti.
"Pertemuan da'i itu kapan? Festival Qasidah Rabbana kapan? Nah, acara da'inya kapan? Hampir setahun kan? Berapa bulan jaraknya? Itukah namanya satu rangkaian kegiatan? Jangan kibuli lagi anggota dewan lah," tegas Mahesa.
Ia menilai banyak anggaran yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan. Ia mencontohkan untuk biaya penginapan yang menurutnya terlalu besar, bahkan diajukan untuk empat malam.
"Banyak anggaran yang tidak masuk akal, bohong )Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ungkapnya.
Ironisnya, terang Mahesa, DPRD Kota Padang tidak pernah diberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia pun mempertanyakan kemana larinya dana sumbangan pihak ketiga.
"Toh juga tidak ada pernah satu pun kegiatan sebesar ini kita diberikan laporan kegiatannya. Mana sumbangan pihak ke tiga? Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang? Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?" ujarnya.
Dikatakannya, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Jika tidak, jangan harapkan tambahan dana tersebut.
"Lagian, ironisnya dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, "Kita keterbatasan anggaran". Tapi kenyataanya? Foya-foya. Habiskan uang rakyat untuk prestise," sebutnya.
Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana. Contohnya untuk penanganan banjir, sekolah-sekolah yang mobilernya banyak yang parah, puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat.(*Wt)
Tags:
Parlemen