Komisi IV DPRD provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja dengan mitra kerja Dinas PSDA, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, DinasPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Bappeda jumat (2/6),Rapat tersebut dalam rangka pertangungjawawaban APBD provinsi Sumatera Barat tahun 2016, Pada kesempatan ini Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat HM Nurnas mempertanyakan,
beberapa tahun belakangan ini Dina PSDA dalam sistem penggarannya dalam APBD pada umumnya dalam APBD perubahan selalu berkurang. Kecendrungan Dinas PSDA silvanya tidak pernah dipergunakan ada apa,?sementara 60 irigasi di Sumatera Barat dalam kondisi rusak.
Nusnas juga menyebutkan, pada tahun 2016 lalu APBD Sumbar untuk Dinas PSDA Sumbar sebesar Rp 232 Milyar sementara pada APBD Perubahan hanya Rp 207 Milyar. Jadi silvanya banyak tapi tidak pernah dipergunakan sementara pekejaan cukup banyak yang akan dikerjakan.
“Gubernur berkinginan untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Salah satu tugasnya ada di Dinas PSDA, diantaranya pengembangan ekonomi dan pengambangan wilayah. Sementara penyerapan anggaran bagus tapi uang diberikan banyak silvanya diberikan kepada Dinas lain,” ungkap Nurnas.
Dalam kesempatan ini Nurnas juga mempertanyakan Daerah Irigisasi (DI) Ampiang Parak Pessel kapan selesainya, termasuk rehab Irigasi bandar Bangko Solok Selatan. Pada kesempatan ini Armiati anggota Komisi IV juga mepertanyakan kepada BPD Sumbar, realiasinya pada tahun 2016 sangat sedikit dari angaran sebesar Rp 5 Milyar terelisasi hanya 1,9 Milyar. Sementara pada akhir 2016 itu kabupaten agam sangat membutuhkan bantuan dari Provinsi tapi tidak satupun yang ditanggapi oleh provinsi. Sampai hari di Pelambaian jembatan masih dalam keadaan darurat pada hal jembatan itu adalah sarana penghubung oleh masyarakat Palambaian untuk ke Kota Bukitinggi dan daerah sekitarnya .
Disisi lain anggaranya ada kenapa dibiarkan menjadi Saldo apakah tidak ada kebijakan.Termasuk jalan yang longsor di Palupuah belum ditanggapi sama sekali sementara dananya ada.
Kepada Dinas PUPR Armiati juga menyampaikan masaalah pemeliharaan jalan di Kabupaten Agam, sebab kondisi jalan umum di Kabupaten Agam sepertinya tidak pernah dirawat. Pada kunjungan kerja Komisi IV ke Kelok 44 Kabupaten Agam belum lama ini menemukan, jalan di daerah tersebut sepertnya tidak ada pemeliharaan, termasuk pemeliharaan jalan di daerah Palambaian yang kondisinya sangat buruk.
Sementara itu Yulfitni Djasiran mnyampaikan, sejak tahun 2009 bahwa daerah Sumatera Barat sangat rawan gempa dan tsunami. Untuk itu pada kesempatan ini Yulfitni Djasiran minta penjelasan BPBD berapa butuh salter, berapa yang sudah ada danberapa yang diperlukan lagi. (wt*)
Tags:
Parlemen