Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Amril Amin meminta Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Jumat, 2 Juni 2017.dengan jatwal rapat
kerja di ruangan konsultasi DRPD Kota Padang, terkait banjir yang melanda Kota
Padang beberapa waktu lalu
Dalam rapat tersebut komisi III meminta Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kota Padang segera menganggarkan perbaikan drainase di kawasan
Jondul Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Pasalnya, setiap kali turun hujan, tak
lama bersalang, kawasan tersebut di
landa banjir. Akibat banjir tersebut, kehidupan warga di kawasan Jondul Rawang
kian terpuruk. "Saya minta, pemko melalui Dinas PUPR segera melakukan
perbaikan drainase di kawasan Jondul Rawang.
Lebih
lanjut Komisi III mengatakan,”Kasihan saya melihat warga di sana, apalagi
mereka hidup dalam kesusahan. Ditambah banjir, hidup mereka makin susah," kata
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang ini pada saat rapat kerja Komisi
III DPRD Kota Padang dengan Dinas PUPRtersebut.
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya
Air (PSDA) Dinas PUPR Kota Padang, Fadel mengakui, “kawasan Jondul Rawang
memang kerap menjadi langganan banjir jika hujan datang. Menurutnya, itu
disebabkan curah hujan yang cukup deras , dan Kapasitas drainasenya sebandingsehingga
tidak sanggup lagi menampung curah
hujan. Karena itu sangat dibutuh
perbaikan drainase. Kita akan hidupkan lagi saluran drainase yang dibuat zaman
Belanda dulu,”ujar Fadel .
Saluran pembuangan dari Jondul ke Teluk
Bayur. Saat ini, walau salurannya masih ada, tapi tidak berfungsi lagi. Ini
salah satu penyebab banjir di sana," jelasnya. Fadel menjelaskan, penyebab
banjir di Kota Padang setidaknya ada enam. Pertama, curah hujan yang tinggi.
Kedua, kontur wilayah Kota Padang yang relatif datar. Ketiga, kapasitas
drainase yang masih kurang. Keempat, penyumbatan saluran oleh utilitas kota.
Kelima, banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat, yaitu dengan menutup
permukaan saluran drainase. "Untuk itu, kita butuh anggaran sekira Rp40
miliar. Kami berharap, kegiatan itu dianggarkan, sehingga tahun 2018 dapat kita
kerjakan," terangnya. (Wt*)
Tags:
Parlemen