Kedatangan warga
Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (8/5) adalah untuk berunjuk rasa menuntut
pengembalian lahan pembangunan gedung kampus Politeknik Negeri Padang dan
Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang yang menurut warga adalah tanah
ulayat, diterima Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Achiar bersama Wakil Ketua
Komisi I Sabrana dan beberapa orang anggota komisi. Warga menyampaikan harapan,
agar DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama gubernur dapat menindaklanjuti
aspirasi yang mereka sampaikan dan membicarakannya dengan Bupati Padang
Pariaman, Ali Mukhni.
Perwakilan warga, Muhammad Ali, mewakili warga
menyampaikan, lahan seluas lebih kurang 669 hektare yang saat Tudingan itu
disampaikan ratusan masyarakat Kapalo Hilalang yang berunjuk rasa di gedung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (8/5).
Warga menuntut lahan tersebut dikembalikan oleh pemerintah karena merupakan
tanah ulayat.
Sekretaris Forums Pembela Tanah Ulayat Muhammad
Ali mewakili warga menyampaikan, lahan seluas lebih kurang 669 hektare tersebut
adalah tanah ulayat. Pada tahun 1904, lahan tersebut disewakan kepada
pemerintah kolonial Belanda selama 75 tahun. Setelah masa sewanya habis, lahan
diambil alih oleh Komando Rayon Militer setempat hingga tahun 1998, setelah itu
kembali dikelola oleh masyarakat.
"Saat ini sedang dibangun dua gedung kampus
PNP dan ISI Padangpanjang di atas tanah tersebut. Namun, pembangunan ini
dilakukan tanpa musyawarah dengan ninik mamak warga setempat," katanya. Dia
menambahkan, proses pembangunan juga sangat mengganggu karena banyak pohon
tumbuhan produktif seperti karet dan durian milik warga yang rusak. Pekerjaan
pembangunan dengan menggunakan alat berat juga mengganggu jaringan pengairan
sawah warga sehingga sekitar 1.400 hektare sawah di empat nagari."Sawah sekitar 1.400 hektare itu berada di
empat nagari dan terancam kekeringan karena sumber pengairannya terganggu
pekerjaan yang sedang berjalan menggunakan alat berat," katanya. Dia
menegaskan, warga tidak menghalangi atau menolak pembangunan, namun hanya
berharap ada itikad baik dari pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk
membicarakan pembangunan tersebut. "Kami hanya meminta Pemkab memiliki
itikad baik dan duduk bersama dengan ninik mamak untuk membicarakannya,"
ujarnya.
Dalam aksi unjuk rasa yang diterima oleh Ketua Komisi
I DPRD Provinsi Sumatera Barat Achiar bersama sejumlah anggota komisi itu,
warga Kapalo Hilalang meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat
menindaklanjuti pengaduan warga dan membicarakan persoalan itu dengan gubernur
dan bupati Padang Pariaman Ali Mukhni.Menyambut penyampaian aspirasi warga, Ketua
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Achiar menyatakan, akan melakukan
koordinasi dengan pemerintah kabupaten Padang Pariaman. Pihaknya ingin meminta
penjelasan dari Pemkab Padang Pariaman terkait persoalan itu sehingga menemukan
titik terang dan bisa mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat.
"Kami akan mencoba melakukan koordinasi dan
meminta penjelasan dari pihak Pemkab Padang Pariaman agar menemukan titik
terang permasalahannya sehingga bisa dicarikan solusi terbaik untuk kepentingan
masyarakat," katanya. Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi
Sumatera Barat, Sabrana yang juga ikut menerima kedatangan warga meminta,
masyarakat melengkapi dokumen-dokumen terkait kepemilikan lahan yang diperlukan.
Dengan didukung dokumen yang lengkap, upaya DPRD dalam memperjuangkan
masyarakat akan semakin kuat karena memiliki dasar yang jelas."Kami
meminta lengkapi dokumennya, sehingga kami memiliki dasar yang kuat untuk
memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegasnya. (Wt/*Pk/01)
Tags:
Parlemen