Tidak Boleh Ada Intervensi Dari Penegak Hukum Dalam Tender

 Realitakini.Com -Bukittinggi

 Menurut Basaria Panjaitan, seluruh program dan kegiatan kerja kepala daerah harus transparan, tidak boleh ada intervensi dari penegak hukum dalam hal ataupun dalam pelaksanaan“Harusnya penegak hukum yang mengawasi. Kalau sampai penegak hukum yang ikut dalam tender, itu sangat melanggar aturan dan bisa diproses hukum.” Hl tersebut di katakana ,”Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Irjen Pol (purn) Basaria Panjaitan , saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumbatera Barat di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi, Kamis (27/4/2017). Ia  juga meminta Gubernur dan Kepala Daerah se Sumatera Barat, agar memiliki keberanian dalam melaporkan pihak-pihak yang memaksa untuk mendaptkan proyek atau tender. Pimpinan daerah harus berani, kalau ada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan diri sendiri seperti yang memaksakan diri minta tender untuk segera melaporkan ke KPK, apalagi penegak hukum,”

 “KPK akan menjadikan tugas utama dalam persoalan pengawasan terhadap penegak hukum yang mencoba-coba bermain tender, penegak hukum menjadi sasaran salah satu tugas KPK, selain penyelenggara negara secara umum, penegak hukum itu semuanya tidak hanya eselon satu saja menjadi tugas utama kita untuk diawasi. Jadi penegak hukum jangan coba-coba untuk tidak transparan,” tukasnya.Untuk terjalinnya komunikasi agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Basaria Panjaitan berharap agar komunikasi antara pihak Legislatif dan Eksekutif terjalin dengan baik dan lancar. Komunikasi yang baik itu akan menghasilkan kebijakan yang baik juga, jikapun ada arogansi dalam mengambil kebijakan itu mungkin bersifat perorangan.

“Terkait pelaksanaan tugas KPK yang tertuang dalam Undang-Undang KPK, untuk mencegah tindakan korupsi, setiap kepala daerah di setiap provinsi harus menjalin hubungan baik dengan menjalin koordinasi dan supervisi dengan semua pihak,” terangnya.Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan kepala daerah di Sumbar.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan sejauh ini koordinasi dengan pihak legislatif sudah berjalan dengan baik dalam membuat kebijakan.“Untuk tingkat kepatuhan kepala daerah seperti bupati dan wali kota sejauh ini cukup baik. Semua laporan keungan juga disampikan tepat waktu. Dan dari laporan itu, dapat kita ketahui untuk peningkatan pendapatan cukup tinggi,” tukasnya ( semanat Sumbar/wt* )