Realitakini.Com-Padang
Menindaklanjuti
penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang tahun
2016, Panitia Khusus I (Pansus I) DPRD Padang yang membahas pendapatan
melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
(Dispernakbuthun) Padang. Pertemuan dilakukan di lantai II ruang rapat
paripurna gedung DPRD Padang, Kamis (6/4).
Kepala Dinas Pernakbuthun Kota
Padang, Syaiful Bahri mengatakan, berbicara mengenai pendapatan di
Disperhutbun ada dua, yakni pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pada
pembibitan. Diakuinya, pencapaian pendapatan Dispernakbuthun saat ini belum
dapat optimal. Hal itu dikarenakan masih belum banyaknya daya serap pada Rumah
Pemotongan Hewan karena masih adanya tempat-tempat pemotongan liar serta sarana
dan prasarana yang belum memadai.
Menurut Syaiful, sarana dan
prasarana RPH yang berlokasi di Aia Pacah saat ini sangat tidak memadai.
Seperti kandang, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta penggunaan alat
potong yang masih manual, itupun hanya ada satu dan masih dipinjamkan oleh
seseorang. Juga alat penarik untuk menaikkan dan memindahkan sapi serta cara
pemotongan sapi itu sendiri dan tranportasi pengangkutan ke penjual.
Kalau sudah menggunakan alat
potong modern, pemotongan akan bisa dilakukan 40 hingga 50 ekor per harinya.
Kondisi saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. RPH Aia Pacah hanya
bisa melakukan pemotongan 4 hinggga 5 ekor saja per harinya.“Hal ini sangat
berpengaruh pada produksi daging yang akan dipotong,” ujarnya pada padangmedia.com usai rapat dengan Pansus I DPRD Padang.
Lebih jauh dikatakan, jika
pelayanan baik dan di RPH Aia dingin bisa menampung banyak pemotongan, pihaknya
bisa menarik retribusi satu ekor sapi sekitar Rp100 ribu. Itu akan bisa
menaikkan pendapatan untuk RPH. Namun, akar masalahnya adalah melengkapi sarana
dan prasarana, sesuai standarisasi dari pusat.Lebih lanjut dikatakan, beredarnya
daging baku di pasaran saat ini juga menjadi masalah. Hal itu membuat RPH
menjadi lesu bahkan bisa jadi tidak berfungsi. Mudahan-mudahan UU no 41 PP
2016, oleh Kementerian dapat diupayakan pada PP tersebut dan bisa dilakukan
perubahannya. Dengan demikian, daging beku tersebut hanya boleh untuk restoran,
hotel dan catering.
Syaiful
juga menjelaskan, PAD pada pertanian agak sedikit sulit. Karena, sektor
pertanian pada dasarnya bersifat pelayanan pada masyarakat. Namun, pihaknya
saat ini sudah membuat suatu program, yakni Hotline Tani (sms service), dimana dalam hal ini
kelompok-kelompok tani diperbolehkan menyampaikan sms ke Hotline Tani. PPL atau
OPT akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan petani tersebut.
Sementara itu, Anggota Pansus I
DPRD Padang, Amrizal Hadi dari Fraksi Nasdem mengatakan, salah satu upaya untuk
meningkatkan PAD pada RPH adalah dengan melengkapi peralatan pemotongan pada
RPH itu sendiri.
“Kita memahami untuk pendapatan
pada RPH itu sendiri saat ini memang belum maksimal. Sarana dan prasarana harus
terlebih dahulu di optimalkan,” katanya.Ia sangat menyayangkan kondisi itu.
Padahal, dari dahulu Komisi DPRD Padang yang membidangi sudah menyampaikan pada
dinas terkait agar mengajukan anggaran di APBD 2017, namun tidak muncul. Hal
itu dinilai kelalaian dinas tersebut terhadap kebutuhan yang dibutuhkan dalam
rangka peningkatan PAD.“Kami di DPRD pastinya membantu kerena jelas jelas
itu dalam rangka peningkatan PAD,” tambahnya..
Dia juga menegaskan, komisi
terkait di DPRD Padang sebelumnya sudah ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian RI. Kunjungan itu sekaligus untuk memperjuangkan
kelangsungan operasional RPH Lubuak Buaya dan RPH Aia Pacah. Namun, implikasi
dari dinas bersangkutan tidak ada. Percuma ke Kementerian menggunakan uang
negara untuk memperjuangkan hal itu, tegasnya.
Ke depan, ia berharap masalah
RPH untuk peningkatan pendapatan dapat disikapi serius oleh dinas terkait. Apa
yang dibutuhkan agar dimunculkan untuk anggaran di 2018 dan kalau bisa pada
anggaran perubahan 2017.“Melalui kepala dinas baru ini, kami berharap ke depan
dapat membangun komunikasi dengan komisi berkaitan di DPRD Padang,” harapnya.Rapat
tersebut dipimpin oleh Mizwar Jambak didampingi anggota Pansus I lainnya,
Azirwan, Amrizal Hadi, Yandri Hanafi, Muzni Zen, Ilham Maulana, Hadison. Hadir
juga Kepala Dinas Pertanian, Syaiful Bahri, Ka Upt Rumah Potong, Sudirman serta
beberapa orang sekretariat. ( *wt)
Tags:
Parlemen