Realitakini.Com-PadangKomisi IV DPRD Kota Padang, Sumatera Barat
(Sumbar) yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat menerima kunjungan puluhan
orang yang tergabung dalam organisasi disabilitas Dewan Perwakilan Cabang (DPC)
Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) setempat dalam rangka menyampaikan
aspirasi hak-hak penyandang disabilitas tuna netra.
Rombongan tersebut disambut langsung oleh ketua Komisi IV
DPRD Padang, Surya Jufri Bitel sekaligus memimpin dengar pendapat yang didampingi
oleh wakil ketua Osman Ayub, Sekretaris Faisal Nasir, dan anggota Amrizal Hadi.
Ketua DPC Pertuni Kota Padang, Martius menyampaikan aspirasi
antara lain pada bidang pendidikan, meminta agar para penyandang disabilitas
mendapatkan peluang dan akses pendidikan yang sama dengan yang lainnya."Seperti
mendapatkan bantuan beasiswa bagi putra-putri penyandang tuna netra
berprestasi, serta sarana dan prasarana pendidikan yang layak," ujarnya.Kemudian,
pihaknya meminta agar DPRD Padang mengupayakan adanya pelatihan keterampilan
tepat guna untuk menyambung kehidupan penyandang tuna netra, agar bisa bekerja
dengan produktif, serta perlunya perlindungan hukum bagi disabilitas.
Pihaknya juga berharap mendapatkan kemudahan dalam dunia
perbankan, salah satunya akses untuk mendapatkan kredit rumah murah, sehingga
dengan adanya akses tersebut para penyandang disabilitas tidak lagi merasa
kesulitan ketika ingin memiliki rumah dengan angsuran yang terjangkau.
Selain itu, demi kemajuan oraganisasi DPC Pertuni Padang
meminta diusahakan agar bisa mendapatkan anggaran dari APBD.Menanggapi aspirasi
dari DPC Pertuni Padang, Sekretaris Komisi IV Faisal Nasir mengatakan dengan
senang hati akan membantu, apapun yang menjadi permasalahan bagi penyandang
disabilitas yang tergabung dalam DPC Pertuni tersebut.
Pihaknya akan mengusahakan yang menjadi permintaan dari DPC
Pertuni seperti pendidikan, akses perbankan, dan pelatihan keterampilan dengan
terlebih dahulu membicarakan hal tersebut bersama Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait, agar dapat ditemukan jalan keluar terbaik sehingga yang menjadi
harapan dari penyandang disabilitas dapat terwujud.
"Tentunya, apa yang menjadi permintaan dan harapan dari
DPC Pertuni tersebut harus jelas legalitasnya sesuai dengan program kerja yang
akan dilakukan," ujarnya. Mengenai anggaran yang dimintakan, Faisal
mengatakan akan mengajukannya terlebih dahulu, jika nantinya tidak bisa
diambilkan dari APBD maka akan diusahakan melalui pokok pikiran (pokir) dewan.
Faisal menyarankan agar Pertuni Padang membentuk kepengurusan
di setiap kecamatan, sehingga dapat mempermudah organisasi tersebut dalam
mendapatkan bantuan, karena disetiap daerah terdapat anggota dewan sesuai
dengan daerah pilihan (dapil) masing-masing yang akan memperjuangkan aspirasi
melalui dana pokok pikiran mereka."Insha Allah, jika organisasi ini sudah
jelas legalitasnya di Kesbangpol Padang, saya akan salurkan pokir sebesar Rp50
juta," ungkapnya.
Seirama dengan Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri Bitel
mengharapkan organisasi Pertuni agar membentuk kepengurusan di kecamatan,
kemudian melengkapi legalitas organisasi yang sudah terdaftar di Kesbangpol
Padang."Agar nantinya pencairan dana bantuan bisa dilakukan, jika hal ini
belum dilengkapi tentunya apa harapan kita untuk memfasilitasi organisasi ini
tidak akan tercapai," ujarnya (Wt/IP)
Tags:
Parlemen