Tolak Launching, "Sejumlah Organisasi Usaha Dengan Tegas Untuk Tolak Minang Mart Berada Di Kota Padang" Realitakin.com -Padang 60 perwakilan pengusaha dilima Organisasi usaha yang ada di Sumatera Barat, pada Rabu 14 November 2016 menggelar rapat internal antar Asosiasi, guna membicarakan terkait dengan Launching Minang Mart yang akan dilakukan pada 18 November 2016 mendatang. "Kami tadi melakukan rapat Internal besama dengan pengusaha Ritel lainnya, serta juga dari pihak Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), dalam rapat tersebut, kami mengambil sikap yang tegas untk menolak Minang Mart berada di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya, serta menuntut Gubernur Sumatera Barat, untuk kembali ke Komitment awal tidak melibatkan pihak swasta didalamnya," hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sumatera Barat. Fidaus kepada Kabarnagari.com di Padang. Firdaus mengatakan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sudah lari dari ketentuan awalnya, yang ingin melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang ada di Sumatera Barat dengan melibatkan PT Ritel Moderen Minang (PT RMM), Ia ingin Minang Mart tersebut kemballi kepada konsep awal yang dikelola oleh tiga BUMD yang ada di Sumatera Barat yakni Jamkrida, Bank Nagari, serta Grafika serta dengan perencanaan untuk pemberdayaan. Dari Pantauan media ini, tampak yang hadir pada saat rapat Internal tersebut adalah Ikatakan Pedagang pasar Indonesia (IKAPPI) yang diketuai oleh Muhammad Yani, Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) Sumbar yang diketua oleh Firdaus, Asosiasi Pedagang P&D Kelontong (AP2DK) yang diketuai oleh Guspardi Gaus, Asosiasi Pedagang Ritel dan Grosir (APRIS) Sumatera Barat oleh Sepriadi, dan Paguyuban Pedagang Maju Basamo Kota Padang Suryadi Issa. "Kita Bukan Anti Insvestor, kita selalu mendukung agar putra daerah kita untuk maju dan berusaha di Sumatera Barat, namun jangan dijadikan Minang Mart untuk dipolitikkan dan ditunggangi oleh beberapa oknum, sehingga nantinya yang akan mendapatkan keuntungan kedepan itu adalah orang-orang yang memiliki modal besar,"terang Firdaus dengan kecewa. Untuk itu, mereka sepakat didalam rapat internal yang mulai pada pukul 13.00 wib siang, agar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk melakukan pemanggilan terhadap Gubernur sumatera Barat, serta tiga BUMD yang awalnya untuk menjadi pengelola Minang Mart tersebut, meminta pertanggung jawaban Gubernur bagaimana arah dari Minang mart itu sendiri. "Sementara, saat ini kami sudah melihat Minang Mart (PT RMM) sudah akan membuka beberapa Outlet, yang katanya itu 30 outlet, 9 diantaranya akan diselesaikan dalam waktu dekat, dan 4 diantaranya akan dilaunching dalam waktu dekat, maka kami sepakat untuk menolak kehadiran mereka itu, serta jangan dibuka dahulu sampai ada kejelasan yang pasti,"tegas Firdaus. Lanjut Firdaus, ia meminta DPRD Kota Padang dan Walikota Padang segera menyikapi permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. namun apabila pihak pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi tidak menanggapi permasalahan tetang Minang Mart dan memilih bungkam, maka Mereka sepakat untuk melakukan langkah yang pada akhirnya, akan melakukan aksi Demo dengan jumlah yang besar,"ya, sudah kami berikan surat, kami minta Hearing, serta meminta kejelasan, namun mereka tidak menanggapi, jalan akhir yang dilakukan ya demo saja lagi 2 juta anggota dari berbagai asosiasi siap melakukannya," tegas. Dikatakannya, Ia menduga adanya pemodal besar yang ada dibelakang Minang Mart, mereka juga mempertanyakan Siapa yang diduga pemodal besar itu? tanya Firdaus.Sementara itu, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Padang Muhammad Yani, mengatakan hal senada, ia sampaikan bahwasanya komitment untuk melakukan demo tersebut tetap akan dilaksanakan, namun mereka akan mengikuti dahulu prosedur tahap rencana awal yang dilakukan saat ini. "Kita Hearing dulu dengan DPRD Sumbar dengan memintak Wakil rakyat, untuk memanggil Gubernur dan tiga BUMD ini, namun kalau masih tidak juga ada kejelasan, maka seluruh pedagang Pasar di Sumatera Barat akan bergerak dalam melakukan aksi damai menolak keberadaan Minang Mart di Sumatera Barat.Kemudian ia menuturkan, dukungan tidak hanya didapat dari IKAPPI yang ada di Sumatera Barat saja, namun dukungan juga terdapat di berbagai daerah di Indonesia, seperti halnya Ketua UMUM IKAPPI Indonesia, ia dengan lantang mendukung aksi dari Para pedagang dan Pengusaha Ritel yang ada di Sumatera Barat dalam menolak pahak kapitalis di daerah mereka . Sementara itu, Muhammad yani yang akrab di sapa Amaik ini meminta, agar pemeritah memeberikan kejelasan sedetail mungkin tentang Minang Mart, siapa Pemodal, Siapa yang menjadi pemilik saham, jangan sampai pihak pemerintah Provinsi atau Kota menjadi bungkam dan tidak melayani aspirasi tersebut. "kalau hasil rapat kami hari ini, tidak digubris oleh Gubernur Sumatera Barat, maka kami akan melanjutkan Aksi demo, maka kami akan meminta kepada pedagang pasar, pengusaha ritel lokal, serta pedagang kaki lima, untuk melakukan aksi bersama kami dan menuntut Gubernur Sumatera Barat, supaya menghentikan Minang Mart,"tegas Muhammad Yani. Kemudian, IKAPPI bersama pengusaha Ritel yang ada diSumatera Barat meminta Walikota Padang agar tegas dalam mengambil keputusan, serta mencabut izin dari usaha Minang Mart tersebut, katanya.(****)

Realitakin.com -Padang

60 perwakilan pengusaha dilima Organisasi usaha yang ada di Sumatera Barat, pada Rabu 14 November 2016 menggelar rapat internal antar Asosiasi, guna membicarakan terkait dengan Launching Minang Mart yang akan dilakukan pada 18 November 2016 mendatang.

"Kami tadi melakukan rapat Internal besama dengan pengusaha Ritel lainnya, serta juga dari pihak Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), dalam rapat tersebut, kami mengambil sikap yang tegas untk menolak Minang Mart berada di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya, serta menuntut Gubernur Sumatera Barat, untuk kembali ke Komitment awal tidak melibatkan pihak swasta didalamnya," hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sumatera Barat. Fidaus kepada Kabarnagari.com di Padang.

Firdaus mengatakan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sudah lari dari ketentuan awalnya, yang ingin melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang ada di Sumatera Barat dengan melibatkan PT Ritel Moderen Minang (PT RMM), Ia ingin Minang Mart tersebut kemballi kepada konsep awal yang dikelola oleh tiga BUMD yang ada di Sumatera Barat yakni Jamkrida, Bank Nagari, serta Grafika serta dengan perencanaan untuk pemberdayaan.

Dari Pantauan media ini, tampak yang hadir pada saat rapat Internal tersebut adalah Ikatakan Pedagang pasar Indonesia (IKAPPI) yang diketuai oleh Muhammad Yani, Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) Sumbar yang diketua oleh Firdaus, Asosiasi Pedagang P&D Kelontong  (AP2DK) yang diketuai oleh Guspardi Gaus, Asosiasi Pedagang Ritel dan Grosir (APRIS) Sumatera Barat oleh Sepriadi, dan Paguyuban Pedagang Maju Basamo Kota Padang Suryadi Issa.

"Kita Bukan Anti Insvestor, kita selalu mendukung agar putra daerah kita untuk maju dan berusaha di Sumatera Barat, namun jangan dijadikan Minang Mart untuk dipolitikkan dan ditunggangi oleh beberapa oknum, sehingga nantinya yang akan mendapatkan keuntungan kedepan itu adalah orang-orang yang memiliki modal besar,"terang Firdaus dengan kecewa.

Untuk itu, mereka sepakat didalam rapat internal yang mulai pada pukul 13.00 wib siang, agar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk melakukan pemanggilan terhadap Gubernur sumatera Barat, serta tiga BUMD yang awalnya untuk menjadi pengelola Minang Mart tersebut, meminta pertanggung jawaban Gubernur bagaimana arah dari Minang mart itu sendiri.

"Sementara, saat ini kami sudah melihat Minang Mart (PT RMM) sudah akan membuka beberapa Outlet, yang katanya itu 30 outlet, 9 diantaranya akan diselesaikan dalam waktu dekat, dan 4 diantaranya akan dilaunching dalam waktu dekat, maka kami sepakat untuk menolak kehadiran mereka itu, serta jangan dibuka dahulu sampai ada kejelasan yang pasti,"tegas Firdaus.

Lanjut Firdaus, ia meminta DPRD Kota Padang dan Walikota Padang segera menyikapi permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. namun apabila pihak pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi tidak menanggapi permasalahan tetang Minang Mart dan memilih bungkam, maka Mereka sepakat untuk melakukan langkah yang pada akhirnya, akan melakukan aksi Demo  dengan jumlah yang besar,"ya, sudah kami berikan surat, kami minta Hearing, serta meminta kejelasan, namun mereka tidak menanggapi, jalan akhir yang dilakukan ya demo saja lagi 2 juta anggota dari berbagai asosiasi siap melakukannya," tegas.

Dikatakannya, Ia menduga adanya pemodal besar yang ada dibelakang Minang Mart, mereka juga mempertanyakan Siapa yang diduga pemodal besar itu? tanya Firdaus.Sementara itu, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Padang Muhammad Yani, mengatakan hal senada, ia sampaikan bahwasanya komitment untuk melakukan demo tersebut tetap akan dilaksanakan, namun mereka akan mengikuti dahulu prosedur tahap rencana awal yang dilakukan saat ini.

"Kita Hearing dulu dengan DPRD Sumbar dengan memintak Wakil rakyat, untuk memanggil Gubernur dan tiga BUMD ini, namun kalau masih tidak juga ada kejelasan, maka seluruh pedagang Pasar di Sumatera Barat akan bergerak dalam melakukan aksi damai menolak keberadaan Minang Mart di Sumatera Barat.Kemudian ia menuturkan, dukungan tidak hanya didapat dari IKAPPI yang ada di Sumatera Barat saja, namun dukungan juga terdapat di berbagai daerah di Indonesia, seperti halnya Ketua UMUM IKAPPI Indonesia, ia dengan lantang mendukung aksi dari Para pedagang dan Pengusaha Ritel yang ada di Sumatera Barat dalam menolak pahak kapitalis di daerah mereka

.
Sementara itu, Muhammad yani yang akrab di sapa Amaik ini meminta, agar pemeritah memeberikan kejelasan sedetail mungkin tentang Minang Mart, siapa Pemodal, Siapa yang menjadi pemilik saham, jangan sampai pihak pemerintah Provinsi atau Kota menjadi bungkam dan tidak melayani aspirasi tersebut.

"kalau hasil rapat kami hari ini, tidak digubris oleh Gubernur Sumatera Barat, maka kami akan melanjutkan Aksi demo, maka kami akan meminta kepada pedagang pasar, pengusaha ritel lokal, serta pedagang kaki lima, untuk melakukan aksi bersama kami dan menuntut Gubernur Sumatera Barat, supaya menghentikan Minang Mart,"tegas Muhammad Yani.

Kemudian, IKAPPI bersama pengusaha Ritel yang ada diSumatera Barat meminta Walikota Padang agar tegas dalam mengambil keputusan, serta mencabut izin dari usaha Minang Mart tersebut, katanya.(****)"

Realitakin.com -Padang

60 perwakilan pengusaha dilima Organisasi usaha yang ada di Sumatera Barat, pada Rabu 14 November 2016 menggelar rapat internal antar Asosiasi, guna membicarakan terkait dengan Launching Minang Mart yang akan dilakukan pada 18 November 2016 mendatang.

"Kami tadi melakukan rapat Internal besama dengan pengusaha Ritel lainnya, serta juga dari pihak Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), dalam rapat tersebut, kami mengambil sikap yang tegas untk menolak Minang Mart berada di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya, serta menuntut Gubernur Sumatera Barat, untuk kembali ke Komitment awal tidak melibatkan pihak swasta didalamnya," hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sumatera Barat. Fidaus kepada Kabarnagari.com di Padang.

Firdaus mengatakan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sudah lari dari ketentuan awalnya, yang ingin melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang ada di Sumatera Barat dengan melibatkan PT Ritel Moderen Minang (PT RMM), Ia ingin Minang Mart tersebut kemballi kepada konsep awal yang dikelola oleh tiga BUMD yang ada di Sumatera Barat yakni Jamkrida, Bank Nagari, serta Grafika serta dengan perencanaan untuk pemberdayaan.

Dari Pantauan media ini, tampak yang hadir pada saat rapat Internal tersebut adalah Ikatakan Pedagang pasar Indonesia (IKAPPI) yang diketuai oleh Muhammad Yani, Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) Sumbar yang diketua oleh Firdaus, Asosiasi Pedagang P&D Kelontong  (AP2DK) yang diketuai oleh Guspardi Gaus, Asosiasi Pedagang Ritel dan Grosir (APRIS) Sumatera Barat oleh Sepriadi, dan Paguyuban Pedagang Maju Basamo Kota Padang Suryadi Issa.

"Kita Bukan Anti Insvestor, kita selalu mendukung agar putra daerah kita untuk maju dan berusaha di Sumatera Barat, namun jangan dijadikan Minang Mart untuk dipolitikkan dan ditunggangi oleh beberapa oknum, sehingga nantinya yang akan mendapatkan keuntungan kedepan itu adalah orang-orang yang memiliki modal besar,"terang Firdaus dengan kecewa.

Untuk itu, mereka sepakat didalam rapat internal yang mulai pada pukul 13.00 wib siang, agar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk melakukan pemanggilan terhadap Gubernur sumatera Barat, serta tiga BUMD yang awalnya untuk menjadi pengelola Minang Mart tersebut, meminta pertanggung jawaban Gubernur bagaimana arah dari Minang mart itu sendiri.

"Sementara, saat ini kami sudah melihat Minang Mart (PT RMM) sudah akan membuka beberapa Outlet, yang katanya itu 30 outlet, 9 diantaranya akan diselesaikan dalam waktu dekat, dan 4 diantaranya akan dilaunching dalam waktu dekat, maka kami sepakat untuk menolak kehadiran mereka itu, serta jangan dibuka dahulu sampai ada kejelasan yang pasti,"tegas Firdaus.

Lanjut Firdaus, ia meminta DPRD Kota Padang dan Walikota Padang segera menyikapi permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. namun apabila pihak pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi tidak menanggapi permasalahan tetang Minang Mart dan memilih bungkam, maka Mereka sepakat untuk melakukan langkah yang pada akhirnya, akan melakukan aksi Demo  dengan jumlah yang besar,"ya, sudah kami berikan surat, kami minta Hearing, serta meminta kejelasan, namun mereka tidak menanggapi, jalan akhir yang dilakukan ya demo saja lagi 2 juta anggota dari berbagai asosiasi siap melakukannya," tegas.

Dikatakannya, Ia menduga adanya pemodal besar yang ada dibelakang Minang Mart, mereka juga mempertanyakan Siapa yang diduga pemodal besar itu? tanya Firdaus.Sementara itu, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Padang Muhammad Yani, mengatakan hal senada, ia sampaikan bahwasanya komitment untuk melakukan demo tersebut tetap akan dilaksanakan, namun mereka akan mengikuti dahulu prosedur tahap rencana awal yang dilakukan saat ini.

"Kita Hearing dulu dengan DPRD Sumbar dengan memintak Wakil rakyat, untuk memanggil Gubernur dan tiga BUMD ini, namun kalau masih tidak juga ada kejelasan, maka seluruh pedagang Pasar di Sumatera Barat akan bergerak dalam melakukan aksi damai menolak keberadaan Minang Mart di Sumatera Barat.Kemudian ia menuturkan, dukungan tidak hanya didapat dari IKAPPI yang ada di Sumatera Barat saja, namun dukungan juga terdapat di berbagai daerah di Indonesia, seperti halnya Ketua UMUM IKAPPI Indonesia, ia dengan lantang mendukung aksi dari Para pedagang dan Pengusaha Ritel yang ada di Sumatera Barat dalam menolak pahak kapitalis di daerah mereka

.
Sementara itu, Muhammad yani yang akrab di sapa Amaik ini meminta, agar pemeritah memeberikan kejelasan sedetail mungkin tentang Minang Mart, siapa Pemodal, Siapa yang menjadi pemilik saham, jangan sampai pihak pemerintah Provinsi atau Kota menjadi bungkam dan tidak melayani aspirasi tersebut.

"kalau hasil rapat kami hari ini, tidak digubris oleh Gubernur Sumatera Barat, maka kami akan melanjutkan Aksi demo, maka kami akan meminta kepada pedagang pasar, pengusaha ritel lokal, serta pedagang kaki lima, untuk melakukan aksi bersama kami dan menuntut Gubernur Sumatera Barat, supaya menghentikan Minang Mart,"tegas Muhammad Yani.

Kemudian, IKAPPI bersama pengusaha Ritel yang ada diSumatera Barat meminta Walikota Padang agar tegas dalam mengambil keputusan, serta mencabut izin dari usaha Minang Mart tersebut, katanya.(****)