Realitakini.com Tanah Datar -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Rabu (08/11/2023) Rapat Paripurna tersebut digelar di Ruang Sidang Utama DPRD setempat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi, Dt. Bungsu dan Wakil Ketua Saidani, serta dihadiri 23 dari 35 anggota DPRD, turut dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, dan undangan lainnya.
Penyampaian pandangan diawali dari Fraksi PAN melalui jubir Jasmadi, Fraksi PPP melalui jubir Zulhadi, fraksi Demokrat melalui jubir Syafri, Fraksi Gerindra melalui jubir Afrizal, Fraksi Perjuangan Golkar melalui jubir Dedi Irawan, Fraksi PKS melalui jubir Nursal, Fraksi Hanura melalui jubir Wadrawati dan Fraksi Nasdemmelalui jubir Adrijinil Simabura.
Jubir Fraksi PAN melalui jubir Jasmadi sampaikan harapan kepada pemerintah daerah untuk mengesekusi secepatnya permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat secepatnya khususnya dalam mendukung program unggulan daerah agar kedepannya lebih baik lagi untuk di terapkan di APBD 2024.
Jasmadi katakan terkait maraknya kegiatan lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat, untuk itu diharapkan penerapan program unggulan makan rendang lebih di maksimalkan lagi kedepannya.
Fraksi PAN melalui jubir Jasmadi juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk mengingatkan ASN untuk berlaku netral dalam menghadapi pileg, pilpres dan pilkada.
Selanjutnya Jubir Fraksi PPP Zulhadi mempertanyakan berapa persen capaian RPJMD dan Progul tahun 2023 sesuai dengan APBD 2023. Kemudian ia mempertanyakan apa program yang disiapkan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian masyarakat pada APBD 2024 mendatang.
Selanjutnya beberapa fraksi lainnya umumnya mempertanyakan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat sampai dengan kesadaran dan pelaksanaan penarikan pajak.
“Apa upaya Pemda Tanah Datar dalam menyikapi tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan bagaimana langkah kongkrit untuk meningkatkan PAD ke depan,” sampai Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Dedi Irawan.
Secara umum seluruh Fraksi-Fraksi DPRD harapan kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan permasalahan pendidikan yang terjadi di SMP Negeri 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin agar proses belajar mengajar berjalan kembali lancar. (**)
Mailis
Tags:
Tanah datar